Berita

ARTIKEL TENTANG JAKARTA INFORMAL MEETING

UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

Bara Dendam Thailand-Kamboja

Konflik Thailand dan Kamboja (1)

Derek Manangka

Norodom Sihanouk
(daylife.com)

INILAH.COM, Jakarta – Thailand dan Kamboja sebenarnya memiliki banyak persamaan. Persahabatan mereka tergores seusai Perang Indo China. Di Kamboja, perasaan anti-Thailand demikian kuatnya. Akankah perang terbuka muncul di negara tetangga ini?

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja hanya mungkin diselesaikan oleh dua bangsa yang bersengketa. Campur tangan mediator pihak lain, tampaknya, sulit untuk mengakhiri konflik tersebut.

Hapusnya secara de facto sistem monarki absolut di Kamboja membangkitkan semangat nasionalisme baru. Rekonsialiasi nasional pada 1993, dipercayanya pemerintahan Hun Sen oleh rakyat, membuat perasaan bangga bangsa Kamboja tumbuh kembali.

Kebanggaan ini muncul karena Kamboja berhasil bangkit dari kehancuran akibat perang saudara. Kamboja tidak jadi berstatus sebuah negara gagal. Keberanian menghadapi tantangan perang dari tetangga adalah bagian dari rasa percaya diri.

Kedua negara, Kamboja dan Thailand, sebetulnya memiliki banyak persamaan. Persamaan ini, mestinya, lebih memudahkan kedua bangsa bersahabat kental. Namun yang terjadinya tidak demikian. Kemungkinan pecah perang, sewaktu-waktu terbuka. Perasaan anti-Thailand di Kamboja semakin kuat.

Banyaknya persamaan kedua negara bertetangga membuat hubungan mereka selama puluhan tahun tak pernah diganggu konflik perbatasan. Persamaan itu mulai dari agama (Buddha) yang merupakan golongan mayoritas hingga paham komunis yang dengan mudah diterima oleh masyarakat bawah. Tak ketinggalan pula sistem pemerintahan yang mengadopsi monarki absolut.

Eskalasi ketegangan yang terjadi di perbatasan kedua negara, tidak serta merta meletus tanpa alasan. Persamaan dan kesamaan kedua bangsa mulai tergores justru setelah Perang Indochina berakhir tahun 1975. Lalu terus merenggang dari waktu ke waktu.

Berakhirnya Perang Indo China ditandai kekalahan Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Vietnam tadinya terbagi dua. Bagian selatan diperintah rezim nonkomunis yang nota bene bonekanya Amerika Serikat. Sementara Vietnam Utara dikuasai pejuang-pejuang Vietnam yang pro komunis dengan ibukotanya Hanoi.

Pasukan Vietnam Utara alias Vietcong berhasil mengusir AS di Selatan. Kekalahan nonkomunis di Vietnam merambah ke Kamboja. Presiden Lon Nol yang pro AS, kemudian ditumbangkan pasukan Khmer Merah yang pro komunis (China). Sejak itu Vietnam dan Kamboja menjadi ‘negara merah’.

Perang Saudara melanda Kamboja dan Vietnam, tentu terasa juga di Thailand. Pemerintahan Thailand yang nonkomunis menarik banyak keuntungan dari situasi yang tidak stabil di Kamboja dan Vietnam.

Praktis selama dan pasca Perang Indo China, Thailand menjadi negara yang relatif maju. Sementara Kamboja berubah menjadi negara miskin. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai sebuah negara yang gagal. Banyak orang Kamboja kabur dari sana. Thailand pun menjadi salah satu sasaran pelarian pengungsi Kamboja.

Bersamaan dengan berakhirnya Perang Indo China, secara de facto berakhir pula dinasti Kerajaan Norodom Sihanouk. Sistem kerajaan digantikan pemerintahan totaliter komunis.

Sementara sistem kerajaan di Thailand terus berlanjut, Raja Sihanouk terusir dari negerinya. Dia kemudian hidup berpindah-pindah di Beijing (China) atau Paris (Perancis). Raja Sihanouk yang menjadi simbol darah biru bangsa Kamboja menjadi tidak begitu berarti di mata rakyat bahkan Kerajaan Thailand.

Manakala Sihanouk rindu kepada rakyat atau negerinya, ia datang ke Bangkok, ibukota Thailand. Ia tidak bisa lagi masuk secara aman ke Phnom Penh, ibukota Kamboja.

Di masa Perang Dingin – perang antara dua blok: komunis dan nonkomunis, Partai Komunis Thailand secara suka rela membubarkan diri. Sementara Partai Komunis di Kamboja justru menjadi partai tunggal yang berkuasa.

Di sini terlihat persamaan Kamboja dan Thailand makin berkurang, sementara perbedaan makin tajam. Perbedaan yang tajam ini mempengaruhi hubungan persahabatan dua negara bertetangga. [Bersambung/I4]

Tags : thailand, kamboja

Pilih RI, Kamboja Abaikan Thailand

Konflik Thailand dan Kamboja (2)

Derek Manangka

Hun Sen
(iisd.ca)

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintahan komunis membuat Kamboja terkucil dari pergaulan negara-negara Asia Tenggara. Adalah Indonesia yang kemudian menarik Kamboja ke ASEAN. Negara yang pernah luluh lantak akibat perang itu masih alergi terhadap Thailand.

Dalam kerja sama regional, Thailand bersama Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura terus memperkuat organisasi Perkumpulan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN diidentikan sebagai organisasi kawasan yang antikomunis dan didukung blok Barat, terutama Amerika Serikat.

Pengaruh Thailand di ASEAN cukup kuat. Situasi ini, sebaliknya membuat Kamboja terus menjaga jarak dengan ASEAN. Mereka tidak nyaman dengan ASEAN, terutama karena faktor Thailand.

Khawatir terisolasi, Kamboja berpaling ke tetangganya, Vietnam, yang baru saja mengkomuniskan seluruh Vietnam. Pemimpin baru Kamboja, Hun Sen merasa lebih cocok bersahabat dengan Vietnam.

Kamboja menjadi sekutu pertama dan terdekat Vietnam di kawasan ASEAN. Terlebih ketika Hun Sen mengizinkan 150 ribu tentara Vietnam hadir di Kamboja. Alasan Hun Sen mengundang tentara Vietnam untuk membantu pengamanan negaranya.

Kekkhawtiran Kamboja atas kemungkinan kembalinya rezim nonkomunis pro AS masih cukup kuat. Sebagai negara yang baru pulih dari Perang Saudara, Kamboja porak poranda, kehilangan jutaan warga, dan tidak punya kekuatan militer sama sekali.

Hingga sekarang diisyukan bahwa Hun Sen menaturilasi sekitar 3 juta warga Vietnam. Keturunan Vietnam ini memperoleh perlakuan istimewa. Mereka menguasai ladang-ladang, satu hal yang dicemburui oleh bangsa Thailand yang tinggal di perbatasan.

Orang-orang Vietnam yang punya kebanggaan mengusir Amerika, antara lain digunakan Hun Sen menghadapi bangsa Thailand. Isu rasial ataupun primordial tak terelakkan.

ASEAN termasuk organisasi regional di dunia yang ikut mengecam kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja. Pemerintahan Hun Sen dituding sebagai bonekanya Vietnam. Makin kencang tudingan ASEAN terhadap Kamboja, makin lebar kerenggangan Kamboja dengan ASEAN. Hingga awal 1980-an Kamboja masih diisolir oleh dunia internasional.

Tahun 1988 Indonesia mengambil inisiatif, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) di Istana Bogor. JIM dilaksanakan dua kali di Indonesia. Padahal Thailand sendiri berminat menjadi mediator.

Dalam JIM itu hadir Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro China yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro Vietnam dan Uni Soviet. Juga hadir Raja Norodom Sihanouk dan beberapa pentolan pemimpin Kamboja.

Kehadiran mereka di JIM I dan JIM II memberi pertanda bahwa rezim siapapun yang berkuasa di Phnom Penh tetap merasa lebih nyaman dengan Indonesia ketimbang Thailand. Kesan bahwa Kamboja lebih mendengar Indonesia ketimbang tetangganya Thailand tak terbantah.

JIM akhirnya membuka jalan bagi perdamaian di Kamboja. Hasil-hasil JIM menjadi menu utama bagi perundingan final Paris. Kamboja berekonsilasi dengan Hun Sen sebagai Perdana Menteri.

Bila dihitung dari sejarah keberadaan Hun Sen di panggung kekuasaan, ia sudah lebih dari 20 tahun berkuasa di Kamboja. Selama berkuasa, ia jarang bepergian ke luar negeri. Kalaupun bepergian, Bangkok bukan pilihan pertamanya. Ia lebih berkonsentrasi membangun negerinya.

Dua kali pemilihan umum diselenggarakan di Kamboja pasca JIM. Hampir semua pemimpin partai politik yang bersaing dengan Hun Sen adalah warga Kamboja yang pintar dan memegang kewarganegraan lainnya: Amerika, Australia, Inggris, Kanada atau Prancis. Mereka ikut Pemilu dengan status dwi kewargnegaraan. Pemilu diawasi PBB. Uniknya Hun Sen selalu menang. Kemenangannya riel, bukan semu.

Agaknya dukungan rakyat Kamboja terhadap Hun Sen terjadi karena dia membuktikan sebagai pemimpin sejati. Ia hadir di tengah rakyatnya yang sedang kehilangan jati diri.

Ia diakui sebagai pemimpin. Sebab di saat elit lainnya banyak meninggalkan Kamboja untuk penyelamatan diri dan kekuarga mereka, Hun Sen bertahan untuk menyelamatkan bangsanya. Waktu, pikiran dan dedikasinya hanya untuk Kamboja.

Inilah yang antara lain membuat pembangunan di Kamboja berhasil. Kehidupan rakyat Kamboja berangsur berubah. Ibukotanya Phnom Penh menggeliat. Dari sebuah negara miskin menjadi negara relatif berkecukupan.

Jika dulu ASEAN mengucilkan Kamboja, belakangan merangkulnya. Akhirnya legitimasi Hun Sen sebagai pemimpin Kamboja diberikan ASEAN. Pengakuan ASEAN dan dunia luar terhadap Hun Sen ditambah dengan dukungan rakyat dalam negeri membuat kepemimpinannya sangat kuat.

Diterimanya Hun Sen oleh dunia luar membuat bekas gerilyawan ini menjadi lebih percaya diri menghadapi pemimpin dari negara manapun. Diterimanya Hun Sen oleh PBB, membuat pemimpin Kamboja ini lebih terbuka menyambut kedatangan masyarakat internasional. [Bersambung/I4]

Tags : thailand, kamboja

Kamboja antara dua dosa

Peperangan di kamboja terus berlangsung, kendati penyelesaian politik diupayakan lewat jakarta informal meeting. khmer merah di bawah pol pot dan vietnam menanggung dosa, membantai jutaan rakyat.

KAPAN peperangan di Kamboja bisa selesai? Pertanyaan ini menghantui setiap warga Kamboja dan mereka yany mengikuti krisis di negeri itu sejak akhir 1978. Setelah begitu banyak pertemuan, konperensi, seminar, dan diskusi panel di berbagai pelosok dunia, mungkinkah suatu waktu nanti “penyelesaian langgeng” (rumus diplomatik klasik mengenai setiap sengketa yang tak kunjung habis) bisa terlaksana? Ataukah krisis Kamboja begitu banyak seginya dan rumit unsur-unsurnya, sehingga suatu penyelesaian menyeluruh hanya mungkin dicapai bila salah satu pihak menang mutlak, dan menentukan syarat-syarat “perdamaian langgeng”? Sejarah, geo-politik, dan pertentangan suku begitu banyak bertumpang tindih di Kamboja selama 10 tahun terakhir, sehingga esensinya mungkin dikembalikan pada satu masalah pokok. Dosa siapakah yang lebih besar?

Di satu sisi, dosa itu terletak pada kepemimpinan Khmer Merah di bawah Pol Pot, yang selama tiga tahun (1975 sampai 1978) membantai 1,6 juta orang Kamboja secara sistematis atas nama “kemurnian” bangsa Khmer baru karena Pol Pot yakin bangsa Khmer yang “bersih, murni, baru” hanya bisa dibangun atas dasar perhitungan tentang zaman baru yang dimulai dengan tahun nol. Ideologi totalisme inilah biang keladi permasalahan pokok mengenai Kamboja selang beberapa tahun terakhir.

Malang bagi bangsa Khmer lainnya, dosa ini bertemu dengan kepentingan realpolitik RRC, yang dibantu Amerika Serikat, Jepang, dan ASEAN. Sementara itu, dosa Pol Pot dan kliknya diimbangi oleh sebuah dosa lain: Vietnam menyerbu ke Kamboja Desember 1978, dan ikut mendirikan pemerintahan Heng Samrin-Hun Sen, beberapa hari kemudian. Alhasil, yang kita saksikan selama 10 tahun terakhir ini adalah rangkaian perang kata-kata dan perang di medan laga Kamboja seputar dua dosa yang ingin dlbenarkan dan diabsahkan dunia luar.

Dari semula, dosa Pol Pot dan kliknya dibantu RRC dan Amerika Serikat yang menfaatkan argumen hukum internasional (yang kebetulan juga didukung rumus politik Gerakan Nonblok) tentang tak layaknya suatu negara mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain. Di balik itu adalah rangkaian dendam kesumat yang tersimpan dalam dada pemimpin RRC mengenai “kekuranganajaran” Vietnam memperlakukan orang-orang Cina selama 1975-1978.

Bagi Amerika Serikat, dendam itu lebih terpendam karena Vietnam yang memukul mundur Amerika dari Indocina. Puluhan pejabat Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Amerika mendapat kesempatan untuk “menghajar kembali” Vietnam melalui suatu peperangan yang mereka titipkan lewat RRC dan Muangthai. “Kuras darah mereka sampai habis” adalah semboyan orang Amerika yang ingin melihat pemimpin-pemimpin Hanoi bertekuk lutut.

Ironi dari semua itu bahwa politik luar negeri seperti ini dilancarkan pertama kali dalam masa pemerintahan Jimmy Carter pendekar utama” hak-hak asasi manusia. Persekongkolan CarterPol Pot inilah yang tak habis-habisnya dimengerti dunia luar yang bersimpati pada Vietnam.

Karena salah satu dosa tidak bisa menang mutlak di medan laga, kedua-duanya melakukan rangkaian langkah diplomatik yang bertujuan memenangkan pendapat umum dunia agar dosa yang dipikulnya masing-masing dilupakan, sedangkan dosa pihak lain dikutuk secara berkelanjutan. Dan itulah sejarah pencarian penyelesaian politik sekitar Kamboja selama 5-6 tahun terakhir ini.

Sekarang, setelah Jakarta Informal Meeting I (JIM-I), JIM-2, dan Konperensi Internasional mengenai Kamboja di Paris, Agustus lalu, mungkinkah penyelesaian politik dirumsukan lagi di meja perundingan? Ataukah pembicaraan selanjutnya tentang Kamboja “setelah” penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, minggu lampau, basa-basi diplomatik yang mengesahkan bahwa dunia harus menerima dosa campur tangan Vietnam dan mengikis habis sisa-sisa dukungan RRC, Amerika, dan ASEAN terhadap Pol Pot dan kawan-kawannya?

Tampaknya, itulah yang menjadi satu-satunya harapan tentang “penyelesaian politik” yang ditunggu-tunggu seluruh dunia. Hun Sen bagaimanapun juga bertahan lebih dari 10 tahun, meski dengan bantuan pasukan dan artileri Vietnam yang tangguh. Setidak-tidaknya kota-kota besar di seluruh Kamboja berada di bawah kekuasaannya, sekalipun diakui banyak wilayah pegunungan di Kamboja sulit diterobos.

Diperkirakan 90.000 lebih orang Vietnam bermukim di Kamboja dalam berbagai jenjang kehidupan masyarakat dan pemerintahan, mulai dari nelayan hingga ke tugas-tugas pengamanan di desa-desa. Hun Sen mengakui adanya masalah antarsuku yang rawan: bagaimanapun juga, orang Kamboja kurang senang kalau orang Vietnam masih banyak mengatur hari depan bangsa mereka. Tapi hal ini diimbangi perasaan takut terhadap Khmer Merah yang kalau diberi kesempatan untuk kembali serta dalam pemerintahan .”empat unsur” niscaya akan mengulangi gerakan “pembersihan total” terhadap segala sesuatu yang kurang murni.

Karena itu, sudah waktunya dunia luar lebih memusatkan konsentrasi menghalau kecenderungan RRC, Amerika, dan sebagian kalangan militer Muangthai untuk tetap bersikeras mengenai perlunya “suatu unsur Khmer Merah” ikut serta sebagai bagian penyelesaian politik. Hun Sen dan para pemimpin Vietnam sekarang sadar bahwa kartu penyelesaian politik nanti (Februari 1990) untuk sebagian terbesar ada di tangan mereka. Untuk ini, lebih baik tidak gembar-gembor tentang kemenangannya, akhir September lalu.

Sementara dunia luar menahan napas, terpulang kepada Deng Xiaoping, George Bush, dan para pemimpin ASEAN bagaimana kelanjutan di medan laga. Apakah RRC akan tetap penasaran sehingga negeri itu meningkatkan bantuan militernya kepada Pol Pot? Maukah pemerintahan Bush sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian yang tak perlu menggusarkan Vietnam? Maukah para pemimpin Muangthai, terutama sebagian kalangan militer, mengakui bahwa penyelesaian atas dasar bertahannya Hun Sen adalah yang terbaik bagi dirinya juga? Jika demikian halnya, JIM-3 di Jakarta, awal tahun depan, tinggal mengabsahkan hal-hal yang sudah dimenangkan di medan laga oleh Hun Sen dan para pemimpin Vietnam.

Kalau tidak, hal yang akan kita lihat adalah berlarut-larutnya peperangan, yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Sekarang tiba saatnya bagi semua pihak, terutama RRC dan Amerika, bahwa dosa Vietnam selama 1978-1979 jauh lebih baik daripada dosa Pol Pot selama 1975-1978.

PERJALANAN Jembatan Budaya KBRI di Phnom Penh (2-Habis)

“Rumaket” untuk Menuju “Rumasuk”

  • Oleh Amir Machmud NS


SM/ Amir Machmud NS TARI “KEBYAR”: Tarian “Kebyar” yang disajikan oleh dua penari asal Yogyakarta Antis dan Ningnong pada Malam Budaya Nusantara di Chakdomouk Theatre, Phnom Penh. (57)

KETIKA Memorandum of Understanding (MoU) Sister Temple Province antara Siem Reap dan Jawa Tengah ditandatangani di Magelang bulan lalu, telah serta merta mewujudkah sebuah hubungan kepentingan antara Indonesia dan Kamboja?

Poin-poin yang menggambarkan kesadaran untuk mengembangkan kerja sama peningkatan kunjungan wisata ke Borobudur dan Angkor Wat memang telah disepakati, namun lebih dari semuanya adalah bagaimana seharusnya memperlakukan MoU itu sebagai sekadar “pintu”. Apakah kita akan memasuki, membiarkannya terbuka, atau justru menutupnya, itulah soalnya.

Sebuah MoU jelas hanya dokumen, yang untuk “menghidupkannya” butuh rencana aksi. Basis pemikiran itu harus ditopang oleh komitmen. Bahwa delegasi bisnis Kamboja yang berkunjung ke sejumlah kota di Jateng terpesona oleh keanggunan Borobudur, itu diakui oleh Eko Indiarto dari KBRI di Phnom Penh yang menyertai mereka. Tetapi bagaimana mengarahkan agar keterpesonaan itu memikat secara lebih luas dengan indikator kenaikan angka kunjungan ke Borobudur dan Jateng, jelas dibutuhkan relasi-relasi pengikat, juga aksi-aksi yang dimodali sikap dan infrastruktur pendukung. MoU hanya memfasilitasi, dan seperti kata iklan sebuah produk pemanjaan aroma tubuh, “Selanjutnya terserah Anda…”

Sama-sama disadari, Angkor Wat dan Borobudur sebagai situs warisan dunia merupakan aset wisata terpenting bagi kedua negara. Realitasnya, pada tahun ini, kedua situs tersebut tidak masuk dalam The Seven Wonder edisi terbaru dalam polling kurator museum Bernard Weber. Namun bukan hanya karena realitas itu kerja sama kedua provinsi dituang dalam formalitas. Yang lebih penting, kerja sama pengembangan pariwisata menjadi bagian dari rencana makro membuka peluang di bidang-bidang yang lain, terutama untuk meraih kemaslahatan ekonomi.

Kolaborasi Potensi

Nah, komposisi musik dan tari “Rumaket” garapan Haris Nathanael pada Malam Budaya peresmian Pusat Budaya Indonesia (Pusbudi) Nusantara di Chakdomouk Theatre Phnom Penh, pekan lalu, kira-kira bisa mewakili penggambaran proses ke-rumaket-an untuk menuju ke rumasuk, penghayatan, selanjutnya implementasi-implementasi. Haris berpijak pada keyakinan, sebuah kolaborasi potensi etnika dan sumberdaya manusia bisa melahirkan harmoni bunyi yang tidak merugikan salah satu elemen.

Dari gamelan Jawa, angklung, kolintang, alat musik tradisional Kamboja, beduk, dan drum, Haris mengangkat rasa Nusantara sekaligus rasa Khmer yang kuat dalam “bunyi” khas Indochina-nya.

“Saya tidak akan pernah menganggap kurang salah satu falsafah musiknya, sehingga boleh didominasi yang lain. Seminggu berkunjung dan berdialog ke sanggar-sanggar musik dan tari, saya maksimalkan untuk meminta izin menyerap apa yang bisa dipadukan dalam sebuah kolaborasi,” kata dosen ISI Yogyakarta itu.

Memang, hubungan kepentingan kedua negara tidak bergantung sepenuhnya pada bagaimana kita “menawarkan” atau “menjual” kesenian, karena budaya hakikatnya merupakan jembatan yang secara fleksibel bisa diserap maknanya secara universal. Ketika ke-rumaket-an itu tergarap, barulah dengan luwes pula masuk kepentingan-kepentingan kerja sama ekonomi sebagai “target” lanjutannya.

Disadari benar oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Nurrachman Oerip, betapa pun besar kebanggaan kita sebagai bangsa, tetapi meyakinkan negara kecil yang berpenduduk sekitar 12 juta jiwa itu untuk percaya dalam berbagai hubungan kepentingan pun, sesungguhnya tidak mudah.

“Walaupun mereka baru pulih dari trauma perang saudara pada pertengahan 1980-an, tetapi kebangkitan dengan kesungguhan rekonsiliasinya memang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Kamboja sangat bagus, di atas 9 persen setahun. Kita mau membantu duit, kan nggak punya, Ya kita pelihara dulu kepercayaan yang pernah kita bangun ketika ikut berperan menyatukan faksi-faksi yang bertikai di sini,” katanya.

Di era Menteri Luar Negeri Ali Alatas, prakarsa jalan damai Kamboja lewat Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan II pada akhir 1980-an secara luas diakui menjadi produk sukses diplomasi Indonesia.

Ketika negeri itu telah bangkit secara politik dan ekonomi, medan pertarungan kepentingan ekonomi pun berlangsung seru. Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand sangat disegani dengan investasinya di sini.

Di tengah keterbatasan untuk memberi “iming-iming” ekonomis, jalan budaya pun dipilih Nurrachman lewat berbagai aksi, terutama dengan mempersentuhkan nuansa-nuansa kesamaan antarbudaya. Pria yang selalu bersemangat bicara soal nasionalisme dan mentalitas bangsa itu, dari kantor KBRI di Camer Norodom Boulevard Phnom Penh, mengajak “sibuk” para stafnya menggodok langkah-langkah pe-rumaket-an pemahaman pentingnya hubungan kepentingan kedua negara.

Pusbudi Nusantara merupakan salah satu pintu yang kini secara formal dibuka untuk orang-orang Kamboja rumasuk memahami budaya Indonesia.

Haris Nathanael mengakui, orang-orang sanggar seni di Phnom Penh yang ditemui dan diajaknya berkolaborasi memperlihatkan kesungguhan yang mempercepat adaptasi. “Itu contoh mentalitas belajar yang mesti kita serap,” katanya.

Nurrachman melihat betapa strategis missi budaya itu, yang dipercayainya sebagai bagian dari “ilmu manungsa”, atau mengedepankan sikap nguwongke, karena budaya membawa alur pikir untuk bicara dari hati ke hati, tidak selalu soal cost and benefit. “Itu sarana paling kondusif yang di mana pun pasti ‘laku’ dengan dasar berpikir waras,” tutur pria kelahiran Jakarta tahun 1945 itu.

Setelah memimpin KBRI di Phnom Penh sejak 2004, dia bakal mewariskan jalan bagi penerusnya untuk menapak dengan lebih mengarah ke berbagai implementasi, setelah pintu diketuk dan dibukakan. Pesan yang selalu disampaikan kepada para stafnya, jangan sampai kita menjadi bangsa yang tidak tahu bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa.

“Kamboja itu tidak ada seperempatnya Indonesia, tetapi ada potensi-potensi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa kita juga,” ungkapnya.

Maka, komposisi gamelan Jawa garapan Ludiro, “Ojo Dumeh”, sebagai pembuka, secara tepat mengingatkan sikap “jangan mentang-mentang”. Jangan merasa lebih besar, lebih maju, lebih dulu berkembang, dan sebagainya. Menjadi lebih mengena, ketika celetukan-celetukan “Ojo dumeh!” disampaikan Akiko, perempuan Jepang yang masuk dalam komposisi gamelan Ludiro.

Pesan terpenting dari komposisi puncak di Chakdomouk Theatre itu sangatlah gamblang: produk dari suatu kerja sama dapat di-setting untuk menghasilkan harmoni tanpa kehilangan jatidirinya, baik aroma Jawanya, bunyi dinamis Balinya, tidak meraba-raba di mana rasa Nusantaranya, juga tidak sampai menindih irama Khmernya.

Harmoni budaya ke harmoni kemaslahatan. Dari rumaket ke rumasuk. Dari rumasuk ke implementasi!(77)

(Jakarta, IC) – Thailand dan Kamboja sebenarnya memiliki banyak persamaan. Persahabatan mereka tergores seusai Perang Indo China. Di Kamboja, perasaan anti-Thailand demikian kuatnya. Akankah perang terbuka muncul di negara tetangga ini?


Konflik perbatasan Thailand-Kamboja hanya mungkin diselesaikan oleh dua bangsa yang bersengketa. Campur tangan mediator pihak lain, tampaknya, sulit untuk mengakhiri konflik tersebut.


Hapusnya secara de facto sistem monarki absolut di Kamboja membangkitkan semangat nasionalisme baru. Rekonsialiasi nasional pada 1993, dipercayanya pemerintahan Hun Sen oleh rakyat, membuat perasaan bangga bangsa Kamboja tumbuh kembali.


Kebanggaan ini muncul karena Kamboja berhasil bangkit dari kehancuran akibat perang saudara. Kamboja tidak jadi berstatus sebuah negara gagal. Keberanian menghadapi tantangan perang dari tetangga adalah bagian dari rasa percaya diri.


Kedua negara, Kamboja dan Thailand, sebetulnya memiliki banyak persamaan. Persamaan ini, mestinya, lebih memudahkan kedua bangsa bersahabat kental. Namun yang terjadinya tidak demikian. Kemungkinan pecah perang, sewaktu-waktu terbuka. Perasaan anti-Thailand di Kamboja semakin kuat.

Banyaknya persamaan kedua negara bertetangga membuat hubungan mereka selama puluhan tahun tak pernah diganggu konflik perbatasan. Persamaan itu mulai dari agama (Buddha) yang merupakan golongan mayoritas hingga paham komunis yang dengan mudah diterima oleh masyarakat bawah. Tak ketinggalan pula sistem pemerintahan yang mengadopsi monarki absolut.

Eskalasi ketegangan yang terjadi di perbatasan kedua negara, tidak serta merta meletus tanpa alasan. Persamaan dan kesamaan kedua bangsa mulai tergores justru setelah Perang Indochina berakhir tahun 1975. Lalu terus merenggang dari waktu ke waktu.

Berakhirnya Perang Indo China ditandai kekalahan Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Vietnam tadinya terbagi dua. Bagian selatan diperintah rezim nonkomunis yang nota bene bonekanya Amerika Serikat. Sementara Vietnam Utara dikuasai pejuang-pejuang Vietnam yang pro komunis dengan ibukotanya Hanoi.

Pasukan Vietnam Utara alias Vietcong berhasil mengusir AS di Selatan. Kekalahan nonkomunis di Vietnam merambah ke Kamboja. Presiden Lon Nol yang pro AS, kemudian ditumbangkan pasukan Khmer Merah yang pro komunis (China). Sejak itu Vietnam dan Kamboja menjadi ‘negara merah’.

Perang Saudara melanda Kamboja dan Vietnam, tentu terasa juga di Thailand. Pemerintahan Thailand yang nonkomunis menarik banyak keuntungan dari situasi yang tidak stabil di Kamboja dan Vietnam.
Praktis selama dan pasca Perang Indo China, Thailand menjadi negara yang relatif maju. Sementara Kamboja berubah menjadi negara miskin. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai sebuah negara yang gagal. Banyak orang Kamboja kabur dari sana. Thailand pun menjadi salah satu sasaran pelarian pengungsi Kamboja.
Bersamaan dengan berakhirnya Perang Indo China, secara de facto berakhir pula dinasti Kerajaan Norodom Sihanouk. Sistem kerajaan digantikan pemerintahan totaliter komunis.

Sementara sistem kerajaan di Thailand terus berlanjut, Raja Sihanouk terusir dari negerinya. Dia kemudian hidup berpindah-pindah di Beijing (China) atau Paris (Perancis). Raja Sihanouk yang menjadi simbol darah biru bangsa Kamboja menjadi tidak begitu berarti di mata rakyat bahkan Kerajaan Thailand.
Manakala Sihanouk rindu kepada rakyat atau negerinya, ia datang ke Bangkok, ibukota Thailand. Ia tidak bisa lagi masuk secara aman ke Phnom Penh, ibukota Kamboja.

Di masa Perang Dingin – perang antara dua blok: komunis dan nonkomunis, Partai Komunis Thailand secara suka rela membubarkan diri. Sementara Partai Komunis di Kamboja justru menjadi partai tunggal yang berkuasa.
Di sini terlihat persamaan Kamboja dan Thailand makin berkurang, sementara perbedaan makin tajam. Perbedaan yang tajam ini mempengaruhi hubungan persahabatan dua negara bertetangga.

Pilih RI, Kamboja Abaikan Thailand

Pemerintahan komunis membuat Kamboja terkucil dari pergaulan negara-negara Asia Tenggara. Adalah Indonesia yang kemudian menarik Kamboja ke ASEAN. Negara yang pernah luluh lantak akibat perang itu masih alergi terhadap Thailand.

Dalam kerja sama regional, Thailand bersama Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura terus memperkuat organisasi Perkumpulan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN diidentikan sebagai organisasi kawasan yang antikomunis dan didukung blok Barat, terutama Amerika Serikat.

Pengaruh Thailand di ASEAN cukup kuat. Situasi ini, sebaliknya membuat Kamboja terus menjaga jarak dengan ASEAN. Mereka tidak nyaman dengan ASEAN, terutama karena faktor Thailand.

Khawatir terisolasi, Kamboja berpaling ke tetangganya, Vietnam, yang baru saja mengkomuniskan seluruh Vietnam. Pemimpin baru Kamboja, Hun Sen merasa lebih cocok bersahabat dengan Vietnam.

Kamboja menjadi sekutu pertama dan terdekat Vietnam di kawasan ASEAN. Terlebih ketika Hun Sen mengizinkan 150 ribu tentara Vietnam hadir di Kamboja. Alasan Hun Sen mengundang tentara Vietnam untuk membantu pengamanan negaranya.

Kekkhawtiran Kamboja atas kemungkinan kembalinya rezim nonkomunis pro AS masih cukup kuat. Sebagai negara yang baru pulih dari Perang Saudara, Kamboja porak poranda, kehilangan jutaan warga, dan tidak punya kekuatan militer sama sekali.

Hingga sekarang diisyukan bahwa Hun Sen menaturilasi sekitar 3 juta warga Vietnam. Keturunan Vietnam ini memperoleh perlakuan istimewa. Mereka menguasai ladang-ladang, satu hal yang dicemburui oleh bangsa Thailand yang tinggal di perbatasan.

Orang-orang Vietnam yang punya kebanggaan mengusir Amerika, antara lain digunakan Hun Sen menghadapi bangsa Thailand. Isu rasial ataupun primordial tak terelakkan.

ASEAN termasuk organisasi regional di dunia yang ikut mengecam kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja. Pemerintahan Hun Sen dituding sebagai bonekanya Vietnam. Makin kencang tudingan ASEAN terhadap Kamboja, makin lebar kerenggangan Kamboja dengan ASEAN. Hingga awal 1980-an Kamboja masih diisolir oleh dunia internasional.

Tahun 1988 Indonesia mengambil inisiatif, menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) di Istana Bogor. JIM dilaksanakan dua kali di Indonesia. Padahal Thailand sendiri berminat menjadi mediator.

Dalam JIM itu hadir Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro China yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro Vietnam dan Uni Soviet. Juga hadir Raja Norodom Sihanouk dan beberapa pentolan pemimpin Kamboja.

Kehadiran mereka di JIM I dan JIM II memberi pertanda bahwa rezim siapapun yang berkuasa di Phnom Penh tetap merasa lebih nyaman dengan Indonesia ketimbang Thailand. Kesan bahwa Kamboja lebih mendengar Indonesia ketimbang tetangganya Thailand tak terbantah.

JIM akhirnya membuka jalan bagi perdamaian di Kamboja. Hasil-hasil JIM menjadi menu utama bagi perundingan final Paris. Kamboja berekonsilasi dengan Hun Sen sebagai Perdana Menteri.

Bila dihitung dari sejarah keberadaan Hun Sen di panggung kekuasaan, ia sudah lebih dari 20 tahun berkuasa di Kamboja. Selama berkuasa, ia jarang bepergian ke luar negeri. Kalaupun bepergian, Bangkok bukan pilihan pertamanya. Ia lebih berkonsentrasi membangun negerinya.

Dua kali pemilihan umum diselenggarakan di Kamboja pasca JIM. Hampir semua pemimpin partai politik yang bersaing dengan Hun Sen adalah warga Kamboja yang pintar dan memegang kewarganegraan lainnya: Amerika, Australia, Inggris, Kanada atau Prancis. Mereka ikut Pemilu dengan status dwi kewargnegaraan. Pemilu diawasi PBB. Uniknya Hun Sen selalu menang. Kemenangannya riel, bukan semu.

Agaknya dukungan rakyat Kamboja terhadap Hun Sen terjadi karena dia membuktikan sebagai pemimpin sejati. Ia hadir di tengah rakyatnya yang sedang kehilangan jati diri.

Ia diakui sebagai pemimpin. Sebab di saat elit lainnya banyak meninggalkan Kamboja untuk penyelamatan diri dan kekuarga mereka, Hun Sen bertahan untuk menyelamatkan bangsanya. Waktu, pikiran dan dedikasinya hanya untuk Kamboja.

Inilah yang antara lain membuat pembangunan di Kamboja berhasil. Kehidupan rakyat Kamboja berangsur berubah. Ibukotanya Phnom Penh menggeliat. Dari sebuah negara miskin menjadi negara relatif berkecukupan.

Jika dulu ASEAN mengucilkan Kamboja, belakangan merangkulnya. Akhirnya legitimasi Hun Sen sebagai pemimpin Kamboja diberikan ASEAN. Pengakuan ASEAN dan dunia luar terhadap Hun Sen ditambah dengan dukungan rakyat dalam negeri membuat kepemimpinannya sangat kuat.

Diterimanya Hun Sen oleh dunia luar membuat bekas gerilyawan ini menjadi lebih percaya diri menghadapi pemimpin dari negara manapun. Diterimanya Hun Sen oleh PBB, membuat pemimpin Kamboja ini lebih terbuka menyambut kedatangan masyarakat internasional.


Last edited by gilang20; 20th October 2008 at 02:28 AM.

Reply With Quote

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: